Pajak Pertambahan Nilai Final



Pajak Pertambahan Nilai Final

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri olehpribadi, badan dan pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sehinggabadan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung kekas negara, melainkan tanggung jawab untuk menyetorkannya ke kas negara berada di pihak yang memotong PPN (penjual).
PPN memiliki beberapa karakteristik berikut:

Pajak Tidak Langsung Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Pajak Objektif Pajak yang pemungutannya berdasarkan objek pajaknya, tanpa memandang apakah subjek pajak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.

Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang
dikonsumsi di dalam negara Indonesia.

Metode Pengurangan Tidak Langsung (Indirect Subtraction Method)
Indirect Subtraction Method adalah salah satu metode perhitungan untuk PPN, dimana perhitungan PPN dinilai dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

Multi Tahap PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

Tidak Kumulatif Metode perhitungan PPN yang wajib digunakan di Indonesia ketika PKP atau Non PKP akan menyetorkan Pajak masukannya ke kas Negara adalah indirect subtraction method sehingga tidak menimbulkan dampak kumulatif.

Tarif Tunggal Sistem PPN menganut tarif tunggal, yaitu 10%. Tarif ini dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Umum PPN

Subjek PPN
Subjek PPN meliputi wajib pajak yang diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang ke kas negara. Subjek Pajak berbeda dengan Wajib Pajak. Subjek Pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan Wajib Pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak, artinya, Subjek Pajak belum tentu Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak sudah pasti Subjek Pajak. Subjek PPN terdiri dari:
1.      PKP
o    PPN akan terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal :
1.      PKP melakukan penyerahan BKP

2.      PKP melakukan penyerahan JKP

3.      PKP melakukan Tidak Berwujud

2.      Non PKP
o    PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal :
1.      impor BKP

2.     pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

3.      Melakukan kegiatan-kegiatan membangun sendiri 
● Objek PPN
 Berikut ini adalah objek PPN yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN:
Penyerahan BKP di Dalam Daerah Pabean;

Impor BKP Berwujud;

Impor BKP Tidak Berwujud;

Penyerahan JKP di Dalam Daerah Pabean;
   
   Impor JKP;

Ekspor BKP Berwujud;
     
   ● Ekspor BKP Tidak Berwujud;

Ekspor JKP;
   
   Kegiatan Membangun Sendiri;


 Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak adalah semua barang yang diperjualbelikan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pada prinsipnya, semua barang merupakan Barang Kena Pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN tahun 1984.

Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa kena pajak adalah semua jasa yang diperjualbelikan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pada prinsipnya, semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak, kecuali yang ditentukan ain oleh Undang-Undang PPN tahun 1984. Berikut adalah jasa yang tidak termasuk sebagai JKP jasa pelayanan sosial;
  1. jasa pengiriman surat dengan perangko;
  2. jasa keuangan;
  3. jasa asuransi;
  4. jasa keagamaan;
  5. jasa pendidikan;
  6. jasa kesenian dan hiburan;
  7. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  8. jasa tenaga kerja;
  9. jasa perhotelan;;
  10. Jasa penyediaan tempat parkir;
  11. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
  12. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
  13. Jasa boga atau catering
Perhitungan dan Tarif
 Proses perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini :

PPN = Tarif Pertambahan nilai  x Dasar Pengenaan Pajak 

Tarif PPN
Ada dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada barang/jasa yang menjadi objek PPN, yaitu tarif 10% dan tarif 0%. Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis objek PPN. 

Berikut adalah rincian tarif PPN:

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas kegiatan ekspor
Pemerintah berwenang untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif PPN ini diterapkan dengan mempertimbangkan  perkembangan ekonomi serta peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

Metode Perhitungan PPN

Penentuan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara umumnya dapat dilakukan dengan metode berikut:
1. Subtraction Method

2. Indirect Subtraction Method

3. Addition Method

Faktur Pajak

Proses pemungutan PPN dilakukan oleh pihak penjual yang dibuktikan dengan menerbitkan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan BKP atau JKP. Artinya, saat PKP menjual BKP atau JKP harus menerbitkan Faktur Pajak kepada pelanggan sebagai tanda bukti bahwa PKP tersebut telah memungut pajak. Berikut beberapa jenis faktur pajak, meliputi:


Faktur Pajak Keluaran
Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP saat menjual BKP/ JKP kepada pihak pembeli.

Faktur Pajak Masukan
Faktur Pajak yang diterima oleh pembeli BKP/JKP dari pihak penjual barang/jasa tersebut.

Faktur Pajak Pengganti
Faktur Pajak yang diterbitkan untuk pengganti faktur pajak yang lama, dikarenakan ada kesalahan dalam Faktur Pajak yang lama.

Faktur Pajak Gabungan
Faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang mencakup seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak dan  jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

Faktur Pajak Digunggung
Faktur Pajak yang hanya boleh dibuat oleh pedagang eceran, dimana di dalam Faktur
Pajak tersebut tidak terdapat identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual.

Faktur Pajak Cacat
Faktur Pajak yang pengisiannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pembayaran dan Pelaporan

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, pengusaha wajib melakukan beberapa hal berikut:

Memungut pajak terutang;

Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar (dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan); dan

Melaporkan penghitungan pajak

Ada beberapa mekanisme dalam pembayaran PPN yang harus Anda ketahui, yaitu:

Pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN
  • Pembayaran PPN harus dilakukanselambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masa PPN disampaikan;
● PPN yang tercantum dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT dan STP tersebut;

● PPN atas impor, dilunasi bersamaan pada saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor;

● PPN yang pemungutannya dilakukan oleh:
○ Bendahara Pemerintah, disetorkan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir;
○ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atas Impor, harus disetorkan dalam waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN;

● PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik, harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.

Pelaporan PPN
Selain menyetorkan PPN, Anda sebagai PKP juga wajib untuk melaporkan PPN terutang yang sudah Anda setor ke Kantor Pajak. Pelaporan PPN dapat diakses secara online
menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1111. Aplikasi e-Filing PPN kini menjadi wajib, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018. Artinya, mulai 1 April 2018 PKP harus melakukan pelaporan SPT Masa PPN secara online setiap bulan. Ada beberapa mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus Anda ketahui,
yaitu:

PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPN tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.

Penyerahan tepung terigu oleh BULOG, PPN dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

SPT Masa PPN

SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan PPN terutang. SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulan ke KPP setempat meskipun PPN yang terutang tersebut Nihil. Wajib Pajak harus melaporkan SPT PPN selambat-lambatnya
pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan , kecuali disebabkan kondisi tertentu yang dijelaskan pada PMK-80/PMK.03/2010. Jika Anda gagal melaporkan SPT masa PPN, Anda akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (UU KUP Pasal 7 ayat 1). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-44/PJ./2011 tanggal 6 Oktober 2010, sejak Januari 2011 pelaporan di bidang PPN menggunakan SPT masa PPN 1111. SPT Masa PPN 1111 dipergunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984. Berikut adalah rincian formulir dalam SPT masa PPN.

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilaip

Pada umumnya terdapat dua jenis fasilitas PPN, yaitu Fasilitas PPN Dibebaskan dan Fasilitas PPN Tidak Dipungut . Keduanya berbeda secara lingkup, sifat dan analisis bisnisnya. Fasilitas PPN Dibebaskan diberikan sehubungan dengan penggunaan barang atau jasa yang mengandung sifat pada kondisi tertentu sehingga barang atau jasa tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN. sedangkan Fasilitas PPN Tidak Dipungut diberikan sehubungan dengan kegiatan memasukan barang ke kawasan khusus untuk kepentingan tertentu.

Jenis-Jenis Fasilitas PPN
Atas tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas sebagai berikut:
  1. Fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%
  2. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN
  3. Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN
  4. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN
Empat fasilitas PPN ini diterapkan dengan mekanisme pelaksanaan yang masing-masing berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula.

Fasilitas PPN Pengenaan Tarif 0%
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN, pemberian fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0% ini diberikan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  1. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud
  2. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud
  3. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)
Terhadap tiga kegiatan di atas, pemerintah memberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPN 0%. Artinya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memang berorientasi ekspor akan mendapatkan fasilitas PPN tarif 0% ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor dari industri dalam negeri.
Fasilitas PPN Dalam Bentuk Tidak Dikenakan Pungutan PPN 
Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN diberikan pada barang dan jasa yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini dimungkinkan, meski sejatinya barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan BKP/JKP dan untuk itu ada pungutan PPN.
Pasalnya, ada beberapa jenis barang dan jasa yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh khalayak umum. Oleh karena itu, kegiatan penyerahan dan perolehan barang dan jasa yang dimaksud tidak dikenakan pungutan PPN.
Jenis-jenis barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN tertuang dalam UU PPN Pasal 4A, dengan perincian sebagai berikut:
1. Jenis barang tidak dikenakan pungutan PPN
  • Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
  • Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
  • Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
  • Uang, emas batangan, dan surat berharga
2. Jasa yang tidak dikenakan pungutan PPN
  • Jasa pelayanan kesehatan medis
  • Jasa pelayanan sosial
  • Jasa pengiriman surat dengan perangko
  • Jasa keuangan
  • Jasa asuransi
  • Jasa keagamaan
  • Jasa pendidikan
  • Jasa kesenian dan hiburan
  • Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  • Jasa tenaga kerja
  • Jasa perhotelan
  • Jasa penyediaan tempat parkir
  • Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
  • Jasa boga atau katering
Fasilitas PPN Berupa Pembebasan PPN
Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN merupakan pembebasan kewajiban memungut PPN kepada orang pribadi atau badah usaha yang melakukan kegiatan penyerahan:
  1. BKP bersifat strategis, yang merupakan barang masuk kategori BKP namun memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan pemerintah. Sehingga atas BKP strategis ini diberikan fasilitas PPN dibebaskan.
  2. BKP tertentu, yang meliputi yang diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan nasional yang dikelola oleh unit-unit pemerintah.
  3. JKP tertentu, yang terdiri atas jasa yang diserahkan kontraktor untuk pemborong bangunan, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional.
  4. Penyerahan BKP/JKP kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan asas timbal balik.
  5. Jasa kebandarudaraan tertentu, yang meliputi pelayanan jasa penerbangan; pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa konter, pelayanan jasa garbarata (aviobridge), pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo, pos.
Terhadap transaksi-transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ini, tetap ada kewajiban menerbitkan faktur pajak bagi PKP yang menyerahkan. Sebab, sejatinya transaksi-transaksi yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan ini merupakan transaksi terutang PPN. Jadi, yang dibebaskan adalah kewajiban pemungutan PPN bukan kewajiban membuat faktur pajak. Faktur pajak untuk transaksi yang mendapat fasilitas PPNB dibebaskan ini adalah menggunakan kode faktur kode 08 dan tetap mencantumkan besaran nilai PPN yang dibebaskan. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, tidak dapat dikreditkan.

Fasilitas PPN Dalam Bentuk Tidak Dipungut PPN Pemberian fasilitas  PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN diberikan kepada transaksi-transaksi sebagai berikut:
  1. Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu.
  2. Impor BKP tertentu.

0 Response to "Pajak Pertambahan Nilai Final"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel